Mendengar kata demokrasi seakan mengingatkan kita pada suatu bentuk pemerintahan yang aspiratif. Tidak salah memang jika diartikan demikian karena kata demokrasi itu sendiri berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dari segi etimologi, istilah demokrasi berasal Yunani kuno yaitu demos yang berarti rakyat dan kratia yang artinya memerintah. Menurut para filsuf, demokrasi merupakan perpaduan antara bentuk negara dan bentuk pemerintahannya. Seiring dengan berlalunya waktu, demokrasi pun mewujudkan diri dalam banyak bentuk, seperti demokrasi barat liberal, demokrasi timur proletar dan sebagainya. Demokrasi, dalam pengertian klasik, pertama kali muncul pada abad ke-5 SM tepatnya di Yunani. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi dilakukan secara langsung, dalam artian rakyat berkumpul pada suatu tempat tertentu dalam rangka membahas pelbagai permasalahan kenegaraan. Sedangkan demokrasi dalam pengertiannya yang modern muncul pertama kali di Amerika. Konsep demokrasi modern sebagian besar dipengaruhi oleh para pemikir besar seperti Marx, Hegel, Montesquieu dan Alexis de Tocqueville. Mengingat semakin berkembangnya negara-negara pada umumnya, secara otomatis menyebabkan makin luasnya negara dan banyaknya jumlah warganya serta meningkatnya kompleksitas urusan kenegaraan, mengakibatkan terjadinya perwalian aspirasi dari rakyat, yang disebut juga sebagai demokrasi secara tidak langsung. Demokrasi Klasik Bentuk negara demokrasi klasik lahir dari pemikiran aliran yang dikenal berpandangan a tree partite classification of state yang membedakan bentuk negara atas tiga bentuk ideal yang dikenal sebagai bentuk negara kalsik-tradisional. Para penganut aliran ini adalah Plato, Aristoteles, Polybius dan Thomas Aquino. Plato dalam ajarannya menyatakan bahwa dalam bentuk demokrasi, kekuasan berada di tangan rakyat sehingaa kepentingan umum kepentingan rakyat lebih diutamakan. Secara prinsipil, rakyat diberi kebebasan dan kemerdekaan. Akan tetapi kemudian rakyat kehilangan kendali, rakyat hanya ingin memerintah dirinya sendiri dan tidak mau lagi diatur sehingga mengakibatkan keadaan menjadi kacau, yang disebut Anarki. Aristoteles sendiri mendefiniskan demokrasi sebagai penyimpangan kepentingan orang-orang sebagai wakil rakyat terhadap kepentingan umum. Menurut Polybius, demokrasi dibentuk oleh perwalian kekuasaan dari rakyat. Pada prinsipnya konsep demokrasi yang dikemukakan oleh Polybius mirip dengan konsep ajaran Plato. Sedangkan Thomas Aquino memahami demokrasi sebagai bentuk pemerintahan oleh seluruh rakyat dimana kepentingannya ditujukan untuk diri sendiri. Demokrasi Modern Ada tiga tipe demokrasi modern, yaitu Demokrasi representatif dengan sistem presidensial Dalam sistem ini terdapat pemisahan tegas antara badan dan fungsi legislatif dan eksekutif. Badan eksekutif terdiri dari seorang presiden, wakil presiden dan menteri yang membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Dalam hubungannya dengan badan perwakilan rakyat legislatif, para menteri tidak memiliki hubungan pertanggungjawaban dengan badan legislatif. Pertanggungjawaban para menteri diserahkan sepenuhnya kepada presiden. Presiden dan para menteri tidak dapat diberhentikan oleh badan legislatif. Demokrasi representatif dengan sistem parlementer Sistem ini menggambarkan hubungan yang erat antara badan eksektif dan legislatif. Badan eksekutif terdiri dari kepala negara dan kabinet dewan menteri, sedangkan badan legisletafnya dinamakan parlemen. Yang bertanggung jawab atas kekuasaan pelaksanaan pemerintahan adalah kabinet sehingga kebijaksanaan pemerintahan ditentukan juga olehnya. Kepala negara hanyalah simbol kekuasaan tetapi mempunyai hak untuk membubarkan parlemen. Demokrasi representatif dengan sistem referendum badan pekerja Dalam sistem ini tidak terdapat pembagian dan pemisahan kekuasaan. Hal ini dapat dilihat dari sistemnya sendiri di mana BADAN eksekutifnya merupakan bagian dari badan legislatif. Badan eksekutifnya dinamakan bundesrat yang merupakan bagian dari bundesversammlung legislatif yang terdiri dari nationalrat-badan perwakilan nasional- dan standerat yang merupakan perwakilan dari negara-negara bagian yag disebut kanton. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh American Institute of Public Opinion terhadap 10 negara dengan pemerintahan terbaik, diantaranya yaitu Switzerland, Inggris, Swedia dan Jepang di posisi terakhir, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri demokrasi modern yaitu adanya hak pilih universal, pemerintahan perwakilan, partai-partai politik bersaing, kelompok-kelompok yang berkepentingan mempunyai otonomi dan sistem-sistem komunikasi umum, frekuensi melek huruf tinggi, pembangunan ekonomi maju, besarnya golongan menengah. Sumber Buku ”Alexis de Tocqueville Revolusi, Demokrasi, dan M. B. 1994. Ilmu C. C., et al. 2002. Pengantar Ilmu Politik.
Menurutpandangan demokrasi, pembagian dan pelaksanaan tugas melalui kerjasama sukarela akan lebih berhasil dibandingkan dengan kerjasama paksaan. dalam administrasi kurikulum, yakni: (1) pendekatan produktif, demokrasi, dan humanistic (2) pendekatan sistematik (klasik), romantic dan modern oleh sebab itu lebih menekankan
50 Contoh Soal PKN Kelas 11 Semester 1 Tentang Demokrasi Pancasila Kurikulum 2013 PG+Essay~3 SMA/MA/SMK/MAK - Soal kewarganegaraan kelas xi semester ganjil K13 Edisi revisi bagian ketiga atau terakhir yang diambil dari Bab 2 Perkembangan Demokrasi Pancasila adalah lanjutan soal essay/uraian tentang demokrasi soal nomor 16-30. Selain itu, bagi siswa menengah atas/sederajat yang mencari soal-soal PKN online kelas 11 semester 1 K13, bisa membaca postingan admin mulai dari Bab 1, soal pkn kelas 11 tentang soal PKN Perkembangan tentang demokrasi Pancasila Bab 2 bagian terakhir ini berbentuk pilihan ganda dengan pertanyaan dimulai dari nomor 31. 31. Prinsip demokrasi secara universal adalah…. a. perlindungan hukum b. jaminan keadilan c. pengakuan terhadap HAM d. perlindungan terhadap kekayaan e. jaminan kesejahteraan Jawaban c 32. Prinsip demokrasi Pancasila, kecuali…. a. adanya persamaan b. mengutamakan persatuan c. mewujudkan rasa keadilan sosial d. bersifat kekeluargaan e. pengakuan terhadap HAM Jawaban e 33. Paham demorasi kerakyatan yang berporoskan nasakom dianut sistem demokrasi…. a. liberal b. terpimpin c. presidensial d. Pancasila e. parlemen Jawaban b 34. Dalam penerapan demokrasi Pancasila pada masa Orba terjadi penyimpangan yang mengakibatkan…. a. tumbuhnya budaya KKN b. kesejahteraan rakyat meningkat c. diangkatnya presiden seumur hidup d. utang luar negeri menurun e. adanya presiden yang bertanggung jawab Jawaban a 35. Adanya pengangkatan presiden seumur hidup merupakan penyimpangan dari demokrasi…. a. liberal b. terpimpin c. Pancasila d. presidensial e. universal Jawaban b 36. Salah satu asas pokok demokrasi adalah…. a. partisipasi dan dukungan masyarakat di dalam pemerintahan b. kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh rakyat c. menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan d. pemerintah berasal dari rakyat dan diselenggarakan oleh rakyat e. adanya pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat Jawaban a 37. Prinsip pokok demokrasi Pancasila, yaitu…. a. bebas berusaha dengan cara apapun asal tidak menggangu orang lain b. mengutamakan persatuan dan kekeluargaan dalam mengambil keputusan c. setiap usaha dan kegiatan tidak boleh merugikan orang lain d. selalu berupaya agar mendapat penghargaan dari masyarakat e. mengembangkan semua bakat dan kemampuan dengan cara apapun Jawaban b 38. Prinsip dan pelaksanaan demokrasi Pancasila, yaitu…. a. adanya keseimbangan pemenuhan kebutuhan materiil dan spiritual b. harus mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang c. adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban d. dengan sungguh-sungguh memerhatikan sumber daya alam e. harus mengutamakan kepentingan masyarakat banyak Jawaban c 39. Berikut ini yang bukan merupakan politik budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari adalah…. a. berusaha selalu menjadi pemimpin disetiap organisasi b. menjamin tegaknya keadilan bagi setiap orang c. menghargai pendapat orang lain d. menyelesaikan persoalan dengan cara damai e. mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman Jawaban a 40. Perubahan prinsip demokrasi Pancasila masa Orde Baru dengan masa Reformasi adalah ditegakkannya kembali demokrasi yang bertumpu pada partisipasi rakyat. Realisasi dari pernyataan tersebut adalah…. a. memperkuat politik di masa mendatang b. kebebasan mendirikan partai politik c. tindakan masyarakat dalam menghadapi kejahatan d. pelaksanaan pemilu sebagai pesta demokrasi e. sikap pemerintah dalam menegakkan supremasi hukum Jawaban b 41. Berikut ini yang bukan merupakan ciri umum demokrasi Pancasila adalah…. a. Mengutamakan musyawarah mufakat b. memaksakan kehendak kepada orang lain c. selalu diliputi semangat kekeluargaan d. dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani e. adanya rasa gotong royong Jawaban b Baca juga - 40 Contoh Soal UTS/PTS PKN Kelas 12 Semester 1 Kurikulum 2013 Beserta Jawaban - 50 Soal PTS PKN kelas 10 Semester 1 Kurikulum 2013 dan kunci jawabannya. - 50 contoh soal UTS/PTS PKN kelas 11 semester 1 K13 Edisi Revisi 42. Demokrasi Pancasila bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam Pembukaan UUD 1945. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh…. a. Prof. Dardji Darmodihardja b. Soerjono Soetanto c. Prof. S. Pamudji d. Prof. Dr. Soepomo e. Koentjaraningrat Jawaban a 43. Tokoh yang mengemukakan demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat adalah…. a. Roosevelt b. Abraham Lincoln c. John F. Kennedy d. Rousseau e. John Locke Jawaban b 44. Demokrasi berasal data demos yang artinya…. a. kekuasaan b. politik c. rakyat d. pemerintah e. negara kota Jawaban c 45. Arti klasik demokrasi lebih menitikberatkan bidang…. a. kepentingan rakyat kelas bangsawan b. politik pemerintahan negara c. perlindungan rakyat kelas kebanyakan d. pemenuhan kebutuhan pokok rakyat e. kemerdekaan dan kedaulatan rakyat Jawaban b 46. Proses pembangunan bangsa dan negara memerlukan partisipasi rakyat demi…. a. mendapat dukungan dan legitimasi dari rakyat b. segera menyelesaikan proses pembangunan c. menekan biaya pembangunan d. terwujudnya modernisasi pembangunan e. menegakkan peraturan hukum Jawaban a 47. Dewasa ini, tuntutan demokrasi paling tidak mencakup dua bidang kehidupan pokok, yaitu…. a. kenegaraan dan kemasyarakatan b. politik dan ekonomi c. ekonomi dan sosial budaya d. nasional dan internasional e. pusat dan daerah Jawaban a Baca juga -50 contoh soal UAS/PAS PKN Kelas 10 semester 1 dan kunci jawabannya -50 contoh soal UAS/PAS PKN Kelas 11 semester 1 dan kunci jawabannya - 55 Contoh Soal UAS PKN Kelas 12 Semester 1 Beserta Jawabannya PG dan Essay 48. Sistem pemerintahan otoriter lebih menonjolkan…. a. kepentingan golognan tertentu b. kepentingan pribadi c. ideologi dan kekuasaan negara d. kekuatan dan kekuasaan negara e. kepentingan rakyat secara sama Jawaban d 49. Pada periode 5 Juli 1959-April 1965, negara Indonesia menganut sistem demokrasi…. a. liberal b. terpimpin c. presidensial d. Pancasila e. diktator Jawaban b 50. Demokrasi liberal terjadi pada periode…. a. 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 b. 5 Juli 1959 – 19 Juli 1965 c. 5 Juli 1959-April 1965 d. Maret 1966-Mei 1998 e. Mei 1998-Sekarang Jawaban a Lanjut ke soal penilaian tengah semester ==> 95 contoh Soal UTS/PTS PKN Kelas 11 Semester 1 Kurikulum 2013 Beserta Kunci Jawaban PG+Essay Thanks for reading 50 Contoh Soal PKN Kelas 11 Semester 1 Tentang Demokrasi Pancasila Kurikulum 2013 PG+Essay~3
Karenaitu, dengan pembangunan agen perubahan, diharapkan dapat terjadi perubahan yang lebih besar dan lebih cepat sehingga birokrasi pemerintah dapat mencapai predikat berkelas dunia. Dalam uapaya menciptakan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani, Pemerintah dan kita semua yakin bahwa dengan birokrasi pemerintahan yang
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan atau kekuatan. Maka dari itu, demokrasi merupakan sistem politik dengan kekuasaan berada di rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk memiliki bentuk-bentuk yang berbeda dalam pelaksanaannya. Macam-macam bentuk demokrasi dapat timbul karena dilihat dari sudut pandang tertentu. Pertama, dilihat dari titik berat perhatiannya, demokrasi dibedakan menjadi 3, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi formal merupakan demokrasi yang menitikberatkan pada bidang politik. Persamaan dalam bidang politik ditinggikan, tetapi kesenjangan dalam bidang ekonomi tidak diperhatikan. Pada bentuk demokrasi ini, hak-hak warga negara sangat diakui sehingga dalam persaingan di bidang ekonomi, rakyat bisa sebebas-bebasnya menjalankan usahanya di bidang ekonomi. Sisi baiknya, tiap-tiap individu dapat mengembangkan usahanya sendiri sebebasnya, tetapi di sisi lain kebebasan tersebut menyebabkan persaingan bebas yang megakibatkan kesenjangan antara yang miskin dengan yang kaya. Pihak kaya akan semakin kaya, tetapi yang miskin akan sulit bersaing dan mengambangkan usahanya, maka terciptalah kesenjangan di bidang material merupakan demokrasi yang menitikberatkan pada persamaan di bidang ekonomi, tetapi persamaan di bidang politik kurang diperhatikan. Demokrasi material merupakan kebalikan dari demokrasi formal. Pada bentuk demokrasi ini, hak-hak rakyat misalnya hak milik pribadi dikurangi sehingga persaingan bebas dapat dicegah, maka kesenjangan di bidang ekonomi pun hilang. Sisi buruknya, rakyat sulit mengembangkan diri karena negara membatasi hak-hak warga gabungan merupakan gabungan dari kedua jenis demokrasi di atas dengan mengambil kebaikannya dan membuang keburukannya. Dalam demokrasi bentuk ini, hak-hak rakyat terjamin seperti pada demokrasi formal, tetapi dalam pelaksanaan, negara bisa mengatur mengontrol agar kesenjangan ekonomi tidak terjadi. Dengan kata lain, negara mengakui hak-hak warga negara, tetapi membatasi agar tidak digunakan ideologi yang dianut, demokrasi dibedakan menjadi demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal dan demokrasi rakyat atau demokrasi konstitusional merupakan demokrasi yang berdasarkan atas paham liberal kebebasan atau individualisme. Dalam demokrasi jenis ini, kekuasaan pemerintah terbatas, campur tangan pemerintah dalam rakyat sangat kecil. Jenis demokrasi ini, kurang lebih memiliki ciri yang sama dengan demokrasi formal, yaitu hak-hak rakyat diakui, campur tangan pemerintah sedikit, rakyat memiliki kebebasan rakyat merupakan demokrasi yang berdasarkan atas paham marxisme-komunisme. Demokrasi ini tidak mengenal kelas sosial dalam rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka kepemilikan rakyat tidak diakui, dengan demikin tidak ada perbedaan kelas sosial di dalam masyarakat. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung adalah paham di mana seluruh rakyat secara langsung ikut serta dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara tidak langsung adalah demokrasi dengan sistem perwakilan. Pada demokrasi tidak langsung, seluruh rakyat tidak turut serta dalam permusyawaratan secara langsung, melainkan tiap kelompok masyarakat memiliki perwakilan dan perwakilan tersebut yang akan turut dalam permusyawaratan. Alasan diberlakukan bentuk demokrasi ini adalah karena suatu negara yang penduduknya banyak dengan wilayah dan kebutuhan yang berbeda-beda. Guna diberlakukan demokrasi ini untuk mempersingkat waktu sehingga pemerintah bisa cepat megambil keputusan dari aspirasi demokrasi menurut Henry B. Mayo dikutip oleh Miriam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu perselisihan dengan damai dan secara terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu msayarakat yang sudah pergantian pimpinan secara pemakaian kekerasan sampai serta menganggap wajar adanya tegaknya Alamudi dikutip oleh Sri Wuryan dan Syaifullah dalam bukunya yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan, suatu negara dapat disebut berbudaya demorkasi apabila memiliki soko guru demokrasi, sebagai berikutKedaulatan rakyatPemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang mayoritasHak-hak hak-hak asasi yang bebas dan di depan hukum yang sosial, ekonomi, dan pemerintahan secara toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat. Kelebihan DemokrasiKeputusan pemerintah sesuai keinginan rakyat. Rakyat akan lebih rela menerima putusan pemerintah karena keputusan sesuai keinginan tidak dapat sewenang-wenang karena bertanggung jawab pada dapat berkembang lebih baik karena mendapat aspirasi dari kesadaran dalam masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam dipandang sebagai pengayom bukan sebagai DemokrasiJalannya pemerintahan lambat karena butuh waktu untuk menyalurkan aspirasi rakyat, serta mengambil kepentingan dalam masyarakat dapat menyebabkan perbedaan pendapat sehingga dapat merusak mayoritas selalu menang, padahal belum tentu suara mayoritas merupakan keputusan yang terbaik. Dalam demokrasi, suara yang terbanyak yang menang. Namun, suara terbanyak itu belum tentu mengarah ke perubahan yang lebih pemikiran kritis dalam masyarakat dapat memunculkan aspirasi yang kurang mendukung perkembangan dalam dapat menjadi kesempatan seseorang untuk berkuasa dengan mempengaruhi rakyat dengan cara yang tidak sah, misalnya dalam pemilu adanya praktik bagi-bagi uang atau penggunaan SARA sebagai senjata politik agar dapat berpendapat dapat disalahgunakan, misalnya demo Yusnawan danMohamad Sodeli. 2017. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta PT Gramedia. Lihat Humaniora SelengkapnyaP0Ud.